Wawasan Majene – Upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel terus dilakukan di Sulawesi Barat. Sebagai langkah nyata, enam desa di wilayah ini ditetapkan sebagai kandidat desa percontohan antikorupsi. Program ini digagas sebagai bentuk pencegahan praktik penyalahgunaan wewenang sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Enam Desa yang Masuk Kandidat
Enam desa yang terpilih berasal dari beberapa kabupaten berbeda di Sulbar. Pemilihan kandidat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari berbagai aspek, termasuk pengelolaan keuangan, pelayanan publik, hingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
“Kami ingin desa-desa di Sulbar menjadi role model pengelolaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” ujar perwakilan dari Inspektorat Sulbar.
Indikator Penilaian
Program desa antikorupsi ini berlandaskan sejumlah indikator, di antaranya keterbukaan informasi publik, efektivitas penggunaan Dana Desa, kualitas pelayanan administrasi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Desa yang terpilih nantinya akan mendapat pendampingan intensif dari pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum.
“Yang dinilai bukan hanya administrasi, tetapi juga budaya transparansi. Desa yang kuat partisipasi warganya punya peluang besar menjadi percontohan,” tambahnya.
Baca juga: Bupati Majene Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik
Peran Penting Masyarakat
Selain pemerintah desa, keterlibatan masyarakat dianggap sangat penting. Warga didorong untuk aktif mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya dalam penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Dengan begitu, potensi penyalahgunaan anggaran dapat ditekan sejak dini.
“Kalau masyarakat ikut mengawasi, maka pemerintah desa tidak bisa bekerja semaunya. Semua harus terbuka,” kata Sitti, warga salah satu desa kandidat.
Harapan Pemerintah Daerah
Gubernur Sulawesi Barat menyambut baik penetapan enam desa kandidat ini. Ia berharap, keberhasilan desa percontohan antikorupsi bisa menjadi inspirasi bagi desa lain untuk meniru praktik yang sama.
“Kalau desa bisa bersih, kita percaya pemerintahan daerah juga akan ikut bersih. Ini gerakan bersama,” tegasnya.
Menuju Desa Mandiri dan Transparan
Program desa percontohan antikorupsi bukan hanya tentang pencegahan korupsi, tetapi juga tentang mendorong kemandirian desa melalui tata kelola yang baik. Dengan transparansi, kepercayaan masyarakat meningkat, dan hal itu akan memperkuat fondasi pembangunan desa.
