Pemkab Majene dan DPRD Sepakat Soal Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Rancang Perubahan Anggaran 2025
Majene – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akhirnya mencapai kata sepakat dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, sekaligus menyetujui arah kebijakan perubahan anggaran tahun 2025. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Majene, dan berlangsung dengan suasana kondusif, terbuka, serta penuh semangat kolaborasi.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Majene, didampingi pimpinan dan anggota dewan lintas fraksi, serta dihadiri oleh Bupati Majene, jajaran kepala OPD, dan unsur Forkopimda. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas peran aktif DPRD dalam proses pengawasan sekaligus penyusunan kebijakan anggaran daerah.
“Kami berterima kasih atas dukungan DPRD Majene dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ini bentuk kematangan demokrasi dan komitmen bersama membangun Majene,” ujar Bupati.
APBD 2024: Fokus pada Pelayanan Publik dan Infrastruktur Dasar
Dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, Bupati menjelaskan bahwa pelaksanaan APBD 2024 secara umum berjalan sesuai dengan perencanaan, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Meski terdapat sejumlah tantangan seperti keterbatasan anggaran dan penyesuaian transfer pusat, namun Pemkab menilai bahwa realisasi belanja dan capaian program strategis daerah tetap berada dalam jalur positif.
Baca juga: Pemdes Mekatta Gelar Musdes RKPDes Tahun 2026
Perubahan APBD 2025: Antisipasi Dinamika dan Prioritaskan Dampak Langsung ke Masyarakat
Terkait kebijakan perubahan anggaran tahun 2025, Pemkab dan DPRD sepakat untuk menyesuaikan postur anggaran guna menjawab tantangan fiskal dan kebutuhan aktual masyarakat. Beberapa prioritas utama dalam perubahan ini antara lain:
-
Penyesuaian belanja wajib dan urusan prioritas nasional
-
Penguatan program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem
-
Percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di desa
-
Digitalisasi layanan publik dan efisiensi belanja rutin
Ketua DPRD menyatakan bahwa DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan secara maksimal agar seluruh program berjalan tepat sasaran.
“Kami ingin setiap rupiah anggaran benar-benar memberi dampak nyata. Bukan sekadar angka, tapi solusi untuk masyarakat,” tegas Ketua DPRD.
Komitmen Bersama: Transparansi, Efisiensi, dan Kesejahteraan
Dengan telah disepakatinya pertanggungjawaban APBD 2024 dan rancangan perubahan APBD 2025, Pemkab Majene dan DPRD menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. Kolaborasi ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam menghadapi tahun anggaran berikutnya secara lebih adaptif dan responsif.
Transparansi bukan sekadar kewajiban, tapi pondasi kepercayaan publik.
Majene melangkah ke 2025 dengan semangat sinergi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kesejahteraan warganya.
