Majene – Koalisi Pemuda Desa (KPD) Kabupaten Majene menyatakan sikap tegas menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa (kepdes) yang dinilai bermasalah. Penolakan ini disuarakan menyusul adanya rencana sebagian kepdes untuk memperpanjang masa jabatan dengan dalih efektivitas pembangunan desa.
Kritik terhadap Kepemimpinan yang Dinilai Tidak Transparan
Ketua KPD Majene, Muhammad Arif, mengatakan bahwa penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah dugaan masalah dalam tata kelola pemerintahan desa. Ia menilai sebagian kepdes yang menjabat saat ini belum mampu mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
“Alih-alih memperpanjang jabatan, seharusnya kepdes lebih dulu berbenah. Banyak laporan dari masyarakat soal pengelolaan dana desa yang tidak jelas. Ini harus diselesaikan, bukan malah menambah masa jabatan,” tegas Arif.
Aspirasi Masyarakat yang Harus Didengar
KPD menekankan bahwa aspirasi masyarakat desa harus menjadi pertimbangan utama. Menurut mereka, memperpanjang masa jabatan kepdes tanpa evaluasi kinerja justru akan mencederai demokrasi desa.
“Rakyat punya hak untuk menilai. Kalau masyarakat merasa tidak puas, maka pemimpin seharusnya diganti lewat mekanisme pemilihan, bukan diberi karpet merah untuk memperpanjang masa jabatannya,” ujar Arif lagi.
Baca juga: Kapolda Sulbar Jalin Silaturahmi dengan Raja Mamuju
Kinerja Belum Maksimal
Koalisi pemuda juga menyoroti kinerja sejumlah kepdes yang dianggap belum maksimal dalam pelayanan publik, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Bahkan, ada laporan bahwa beberapa kepdes masih mengabaikan persoalan mendesak seperti perbaikan infrastruktur jalan desa dan penyediaan air bersih. “Kalau masalah mendasar saja belum bisa diatasi, bagaimana bisa bicara perpanjangan jabatan?” kritik salah satu anggota KPD, Rahmatullah.
Desakan Audit dan Evaluasi
KPD mendesak pemerintah kabupaten hingga inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja dan laporan keuangan desa. Menurut mereka, transparansi harus ditegakkan lebih dulu sebelum membicarakan soal masa jabatan.
“Kami mendesak evaluasi total. Kalau ada indikasi penyalahgunaan anggaran, harus diproses hukum. Jangan sampai perpanjangan jabatan malah menjadi tameng bagi kepdes yang bermasalah,” tambah Rahmatullah.
Sikap Tegas dan Harapan
Dalam pernyataan sikapnya, KPD menegaskan bahwa mereka bukan menolak kebijakan secara keseluruhan, tetapi menolak praktik yang merugikan masyarakat desa. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawal jalannya pemerintahan desa.
“Harapan kami sederhana, desa harus dipimpin oleh orang yang bersih, jujur, dan bekerja untuk rakyat. Kalau ada yang gagal membuktikan itu, maka sudah sepatutnya memberi kesempatan kepada pemimpin baru,” pungkas Arif.
Penutup
Penolakan Koalisi Pemuda Desa Majene terhadap perpanjangan masa jabatan kepdes menjadi cermin bahwa masyarakat desa, terutama generasi muda, semakin kritis terhadap kepemimpinan di tingkat lokal. Suara mereka menunjukkan pentingnya evaluasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan dalam membangun demokrasi desa yang sehat.
